mediasurabaya.com ,- Aksi Damai dari Komite Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya, Koorlap Stepanus Pigai diikuti kurang lebih 50 Orang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Sabtu 19/11/2016.
Para pengunjuk membawa spanduk dan poster yang bertuliskan Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratif bagi rakyat west Papua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya. Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 adalah ilegal Self Determination adalah solusi demokratis. Self Determination is the solution for the people of west Papua AMP-KK SBY. Buka Ruang Demokrasi Papua. Menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis bagi rakyat Papua Barat, sampai kapan pemilik cuma bisa memandang. New York Agreement 15 August 1962 Was illegal in Papua dan Cabut resolusi PBB 2504 illegal.
Dalam orasinya Korlap Stepanus Pigai menyampaikan bahwa Walikota tidak mendengarkan aspirasi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Jawa berlaku demokrasi tapi di Papua tidak berlaku demokrasi.
Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap oleh hendrik lopez, yaitu Cabut Resolusi PBB 2504 !!! Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak Jokowi-JK untuk segera : Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Tutup Perusahaan Milik Negara-Negara Imperalis, Freeport, BP dll. Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua.
Aksi yang dilakukan oleh Mahasiawa Papua selesai, dan benar-benar berlangsung damai, tertib dan lancar, serta aman.
[/Ang]
Para pengunjuk membawa spanduk dan poster yang bertuliskan Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratif bagi rakyat west Papua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya. Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 adalah ilegal Self Determination adalah solusi demokratis. Self Determination is the solution for the people of west Papua AMP-KK SBY. Buka Ruang Demokrasi Papua. Menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis bagi rakyat Papua Barat, sampai kapan pemilik cuma bisa memandang. New York Agreement 15 August 1962 Was illegal in Papua dan Cabut resolusi PBB 2504 illegal.
Dalam orasinya Korlap Stepanus Pigai menyampaikan bahwa Walikota tidak mendengarkan aspirasi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Jawa berlaku demokrasi tapi di Papua tidak berlaku demokrasi.
Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap oleh hendrik lopez, yaitu Cabut Resolusi PBB 2504 !!! Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak Jokowi-JK untuk segera : Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Tutup Perusahaan Milik Negara-Negara Imperalis, Freeport, BP dll. Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua.
Aksi yang dilakukan oleh Mahasiawa Papua selesai, dan benar-benar berlangsung damai, tertib dan lancar, serta aman.
[/Ang]
http://mediasurabaya.com
Post a Comment