Showing posts with label Sosial. Show all posts


mediasurabaya.com , SURABAYA - Aksi damai oleh P2KFI (Persatuan Pekerja Korban Freeport Indonesia) Jawa Timur, digelar di Kantor Disnakertransduk Jatim Jalan Dukuh menanggal Surabaya dan Kantor Konjen AS Jalan Citra raya Niaga (Citraland) no.2 Surabaya, Senin (04/06/2018) siang.

Massa aksi menyampaikan tututan, agar Pemerintah segera memberikan dorongan terhadap PT. Freeport berkaitan permasalahan ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja PT. Freeport Indonesia yang diikuti oleh sekira 25 orang dengan penanggung jawab Sdr. Ikwan Arif.

Setelah tiba di Kantor Disnakertransduk Jatim, selanjutnya perwakilan massa aksi menuju ruang pertemuan dan diterima oleh Setiajit (Kadisnaker Provinsi Jatim).

Selanjutnya mediasi dimulai dengan penyampaian pendapat dari perwakilan massa aksi, serta tanggapan pihak Disnaker.

Massa aksi, menyampaikan, bahwa kejadian bermula sewaktu pekerja melakukan mogok kerja. Selanjutnya manajemen memanggil kembali pekerja, namun pekerja tidak masuk kerja, sehingga di rumahkan sebab manajemen freeport menganggap pekerja mengundurkan diri.

Pihak pekerja yang mogok tidak dilibatkan oleh tim pusat dan kementerian tenaga kerja untuk berdiskusi. Tuntuan kami adalah kembali bekerja dan hak-hak normatif pekerja dibayarkan selama 1 tahun.

Serikat pekerja yang ada di sana tidak diajak dialog, hanya sebagai pendengar dan serikat pekerja sudah mengirim 3 kali undangan dengan tujuan berdialog namun tidak ada tanggapan.

Dasar utama permasalahan perselihan tenaga kerja, adalah program Furlough (efisiensi tenaga kerja) yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, padahal dalam UU Ketenagakerjaan tidak disebutkan program furlough bisa dijadikan acuan untuk PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja).

Kriteria program furlough tidak dijelaskan secara terperinci oleh PT. Freeport, sehingga pekerja tinggal menunggu waktu menerima PHK, dimana sampai saat ini yang sudah di PHK sebanyak 350 orang pekerja yang berasal dari Jawa Timur dengan rincian 200 orang yang sudah kembali ke Jawa Timur dan 150 orang masih di Timika melakukan aksi mogok kerja.

Pada kesempatan ini, dari pihak Kadisnaker Propinsi Jatim menanggapi, agar perwakilan massa aksi membuatkan kronologis kejadian mulai dari awal terjadi permasalahan, perselisihan tenaga kerja dan tuntutan yang harus dibayar dari akibat program fourlogh PT. Freeport.

Pihak Disnaker Provinsi Jatim mau membuat surat dan menyerahkan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja terkait permasalahan tersebut. Agar pekerja PT. Freeport yang terkena dampak program fourlogh supaya memberikan kuasanya kepada LOKATARU (LBH & HAM) untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja.

Tugas Disnaker di sini hanya menampung dan memperjuangkan semampunya kepada pekerja PT. Freeport yang berasal dari Jawa Timur akibat dari program fourlogh.

Setelah mediasi selesai, selanjutnya massa aksi meninggalkan ruang pertemuan menuju Konjen AS Jalan Citra Niaga Surabaya.

Massa aksi tiba di depan Kantor Konjen AS Jalan Citra Raya Niaga (Citraland) no.2 Surabaya, selanjutnya oleh Kapolsek Lakarsantri Kompol Dwi Heri menyampaikan kepada massa aksi, bahwa terkait aksi damai atau audensi harus ada surat pemberitahuan dan dari pihak Konjen AS, bahwa tidak ada agenda pertemuan maupun audensi dengan pihak P2KFI.

Namun kali ini, massa aksi duduk duduk di depan pagar batas aksi unras (unjuk rasa) tanpa berorasi maupun kegiatan yang lainnya. 

Massa aksi hanya melakukan foto bersama di depan pagar batas aksi depan Konjen AS dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan PT. Freport Indonesia, korban PHK Freport. [/dik]



SURABAYA ,- Dimulai pagi hari ini Selasa (20/02/2018), Paguyuban Pedagang THR Surabaya Mall (UKM IT Hi-Tech Mall) - (PPSM), melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di Balkon Lobi Gedung Surabaya Mall Jl. Kusuma Bangsa No 116-118 Surabaya.

Aksi unjuk rasa ini diikuti kurang lebih 400 Orang (Pedagang Hi-Tech Mall) dipimpin oleh Sugiyanto, dan sebagai penangungjawab Rudy Abdullah terkait pengalihan pengelolaan Gedung Hi-Tech Mall Surabaya yang akan dialihkan dari Pihak Swasta (PT. Sasana Boga) ke Pemerintah Kota Surabaya.

Massa aksi berkumpul pukul 09.00 WIB, dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan : Paguyuban Pedagang THR Surabaya Mall mendukung Pemkot Surabaya dan Ibu Walikota untuk mengambil alih pengelolaan UKM dan IT di THR Mall Surabaya, Save THR Mall, Kami butuh Bu Risma save Hi-Tech Mall, Pertahankan Hi-Tech Mall karena sudah terkenal di Jawa bahkan pulau nusantara Indonesia,  tidak ada kota lain bagi kami, 25 tahun kami mengabdi untuk pencipta lapangan, Hi-Tech Mall ladang nafkah kita, lestarikan biar tidak terjadi PHK, Ndoli wes ditutup rek.. Karek Hi Tech Mall siji sijine suroboyo ojo sampai ditutup.

Tuntutan massa aksi antara lain : Memberitahukan kepada masyarakat luas tentang kondisi sebenarnya di THR Surabaya Mall bahwa seluruh pedagang/tenant THR Surabaya masih tetap dan beraktivitas seperti biasanya. Menuntut kepada PT Sasana boga agar memperkenankan seluruh pedagang/tenant THR Surabaya Mall melakukan aktivitas berdagang sampai dengan penyerahan pengelolaan gedung THR Surabaya Mall BOT (Build Operate Transfer) kepada Pemerintah Kota Surabaya. Mendukung Walikota Surabaya mengambil alih pengelolaan Gedung THR Surabaya Mall dari PT Sasana boga. Menuntut Pemkot Surabaya memberikan perlindungan kepada seluruh ke pedagang tenant THR Surabaya Mall sebelum dilakukannya penyerahan pengelolaan gedung THR Surabaya dari PT Sasana Boga ke Pemkot Surabaya. Menuntut Pemkot Surabaya melibatkan pedagang/tenant THR Surabaya Mall dalam melakukan penataan Gedung THR Surabaya Mall. Menuntut Pemerintah Kota Surabaya melibatkan pedagang/tenant THR Surabaya Mall HiTech Mall dalam pelaksanaan pengelolaan Gedung THR Surabaya Mall.

Massa aksi juga melakukan orasi, bahwa Pedagang Hi-Tech Mall Surabaya mengaku kecewa karena rencana Pemerintah Kota Surabaya akan mengalihkan fungsi pusat perbelanjaan barang IT menjadi Gedung Kesenian, lantaran tempat tersebut sudah menjadi ikon mall barang elektronik di Surabaya dan juga di Indonesia Timur. Jika harus ditutup dan berpindah tempat, belum tentu pasarnya akan seramai di Hi Tech Mall, sehingga pedagang berharap gedung ini tidak beralih fungsi sepenuhnya untuk Gedung Kesenian.

Kabag Pemerintahan Kota Surabaya Drs. Eddy Christijanto, M.Si., didampingi Plt. Kabid Penanganan Strategis Bakesbangpol Kota Surabaya dan Kapolsek Tambaksari untuk melakukan koordinasi dengan koordinator aksi terkait statement aksi yang akan disampaikan ke Pemkot Surabaya.

Melalui 5 orang perwakilan dipimpin Sugianto, Handoko, Rudi, Ririn dan Roni diterima di ruang makan KFC Surabaya Mall Lantai Dasar Surabaya Mall oleh Kepala Bappeko Surabaya Agus Iman Sonhaji, ST. M.MT dan Kabag Pemerintahan Kota Surabaya Drs. Eddy Christijanto, M.Si didampingi Plt. Kabid Penanganan Strategis Bakesbangpol Kota Surabaya, Danramil Tambaksari dan Kapolsek Tambaksari untuk menerima aspirasi, dan menyampaikan tanggapan, bahwa Pemkot Surabaya rencana akan menata kembali Surabaya Mall sebagai sarana Pusat Kesenian dan para pedagang Hi-IT Mall akan tetap berada di lokasi Surabaya Mall tanpa menghilangkan Hi Tech Mall sebagai pusat IT. Rencana akan dilakukan proses pembenahan lokasi tanpa menutup kegiatan akses Surabaya Mall dan mengenai teknis pembagian penutupan stan terkait penataan akan kami bicarakan kembali secara tehnis.

Menanggapi hal tersebut, Rudy Abdullah menyampaikan, bahwa kami berharap Pemkot Surabaya dapat membantu kami, karena sudah 30 tahun lebih 450 pedagang untuk bisa bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Kami siap mendukung Pemkot Surabaya dalam hal pengambilan alih Surabaya Mall dari PT. Sasana Boga.

Pertemuan selesai, selanjutnya massa aksi kembali untuk melakukan aktivitas di Surabaya Mall. Selanjutnya, Hardi Purwanto (Leagel PT. Sasana Boga) tiba di tengah massa aksi  untuk menyampaikan pendapatnya, bahwa kami sangat mendukung aspirasi massa aksi, karena Surabaya Mall sebagai sarana lapangan pekerjaan yang harus diperhatikan dan aspirasi akan kami sampaikan ke Pimpinan di Pusat Jakarta dan Sasana Boga siap bersama-sama menyampaikan aspirasi ke Pemkot Surabaya. Kami di sini tidak dapat mengambil keputusan terkait aspirasi yang ditujukan ke Sasana Boga, namun kami akan membantu untuk menyampaikan aspirasi.

Aksi unjuk rasa berakhir pukul 11.20 WIB, selanjutnya massa aksi membubarkan diri untuk kembali melakukan aktifitas di Surabaya Mall.

[/Dik]

SURABAYA ,- Aksi unjuk rasa Pok KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Propinsi Jatim. Dengan agenda tuntutan menolak PP No. 78 / 2015, menolak Penetapan Upah Sektoral Padat Karya, menolak sistem pemagangan, menolak Pembungkaman demokrasi yang disebut Spultura (Sepuluh Tuntutan Rakyat).

Awalnya massa aksi unjuk rasa KASBI Gresik dan Surabaya berkumpul di Taman Bungkul Surabaya, selanjutnya menuju Tunjungan Plaza Surabaya untuk berorasi, terkait permasalahan Buruh KASBI dengan PT. Cita  Selera Makmur yang berada di Tunjungan Plaza Surabaya. Selanjutnya massa aksi menuju Disnakertransduk Jl. Dukuh Menanggal Surabaya, Kamis (15/02/2018) pagi.


[/Dik]

Danramil Genteng silaturahmi dengan masyarakat Kebangsren

SURABAYA ,- Danramil (Komandan Koramil) 0832/02 Genteng, Mayor Inf Abertinus Mariano, S.E., melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Rabu (17/01/2018).

"Malam ini kita silaturahmi dengan masyarakat Kebangsren", kata Danramil, saat itu didampingi Babinsa Kelurahan Genteng Sertu Heldy.

Danramil menjelaskan, silaturahmi ini merupakan bagian dari Komsos (Komunikasi Sosial) Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dengan Kommas (Komponen Masyarakat).

Diharapkan dapat mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di wilayah, guna Pembinaan Teritorial (Binter) Satkowil Koramil jajaran Kodim 0832/Surabaya Selatan. Sebagai aspek pemberdayaan wilayah pertahanan, guna mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat.

[/Dik]

Mahasiswa dan Mahasiswi UWK (Universitas Wijaya Kusuma) menggelar aksi damai memperingati Hari Aids Sedunia di Taman Apsari Surabaya
SURABAYA ,- Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, dilaksanakan Aksi Damai oleh Lembaga Kajian dan Penanggulangan NAPZA dan HIV AIDS Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, diikuti sekira 25 Orang Mahasiswa/Mahasiswi, di Taman Apsari Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (27/12/2017) siang.

Mereka menyuarakan dalam orasinya, antara lain bahwa HIV/ Aids adalah penyakit yang tidak menular. Namun hanya virusnya yang menular, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Virus HIV/Aids tidak menular, yaitu jangan melakukan seks bebas, bersikap setia dengan pasangan atau tidak bergonta ganti pasangan, hindari pemakaian narkoba suntik, edukasi & penyuluhan tentang HIV / Aids.

Aksi damai yang dikoordinir oleh Fitri Marida Ramadhani ini juga mengimbau, janganlah pernah membenci ataupun menjauhi orang yang terkena HIV/ Aids namun harus kita rangkul supaya mereka tidak merasa diasingkan sehingga mereka mempunyai semangat hidup, stop diskriminatif, mulai skarang mari kita rangkul dan jangan pernah menjauhi ODHA.

Selanjutnya massa aksi damai membubuhkan cap 5 (lima) jari di kain putih dengan cat merah sebagai tanda stop diskriminatif kepada ODHA. Selama pelaksanaan aksi damai dapat berjalan dengan aman dan lancar.


[/Dik]

Foto : MSby | Serma Patria bersama warga Kapasari -

mediasurabaya.com ,- Siapa yang tidak mengenal Bintara Pembina Desa (Babinsa) ? Tentu masyarakat sangat tahu betul, bahwa Prajurit yang bertugas di Satuan Komando Wilayah (Satkowil) Teritorial TNI AD tersebut selalu blusukan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berbagai komunitas dan profesi masyarakat diselami oleh Babinsa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kerja di tingkat Kelurahan. Tugas pokok sebagai pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB, serta sarana dan prasarana di wilayahnya.

Oleh karena peranannya di wilayah teritorial, Babinsa mau tidak mau harus selalu berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya. Sesuai dengan tugas pokoknya, Babinsa wajib tahu dengan kondisi sosial di wilayah binaannya.

Siang hari itu pada hari Jum'at (09/12) pukul 13.00 WIB Anggota Koramil 0832/02 Genteng Serma Patria Babinsa Kelurahan Kapasari, melakukan komunikasi sosial (komsos) dialogis dengan warga kapasari terkait kondisi sosial masyarakat saat ini.

Banyaknya pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat ekonomi semakin sulit, sehingga masyarakat harus mempunyai inisiatif dan inovatif. "Salah satunya adalah Ibu Yuli, terpaksa harus jualan nasi di depan jalan  gang kampung demi kelangsungan hidup", kata Serma Patria.

"Walaupun hasil tidak menentu yang penting dapur tetap mengepul, bekerjalah walaupun berpenghasilan sedikit lebih berarti dari pada tidak sama sekali", itulah motto Ibu Yuli untuk menyemangati hidupnya.

Terkait dengan hal itu, guna menyikapi perkembangan situasi saat ini di wilayah binaan, maka Babinsa Koramil dapat memberikan masukan kepada Kodim dalam mendukung tugas pokok sebagai Satuan Induk dari Koramil.

[/Ang]


http://mediasurabaya.com


mediasurabaya.com ,- Di depan Kebun Binatang Surabaya  (KBS) Jl. Raya Diponegoro Surabaya telah dilaksanakan (19/11/2016) aksi Kampanye Kebangkitan Mahasiswa Surabaya 2016 dengan tema "Arus Baru Kebangkitan Mahasiswa Menuju Khilafah Masa Depan" dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan) Kota Surabaya, diikuti sekira 30 orang dengan dikoordinir oleh Slamet Arianto (Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Surabaya).

Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan antara lain Sistem ekonomi khilafah adil dan mensejahterakan. Khilafah melindungi akidah umat Islam. Sistem khilafah mewujudkan Islam rahmatan lil alamain. Arek Suroboyo ingin khilafah. Sistem pendidikan khilafah pencetak intlektual konstruktor peradaban dan Student for khilafah.

Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al Qur'an oleh Norman. Juga dilakukan orasi secara bergantian,  dimana dalam orasinya mereka mengatakan antara lain saat ini Indonesia tidak hanya dijajah tetapi dirampok oleh asing, hal ini karena kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberi peluang kepada asing menguasai kekayaan Indonesia, sementara pemerintah justru membebani pajak terhadap rakyat miskin.

Bebasnya asing menguasai kekayaan alam Indonesia yang seharusnya menjadi miliki rakyat, ini tidak lepas dari diterapkanya demokrasi liberal, ini sangat mengerikan,  banyak sekali intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan investasi,  ketanagakerjaan dan pengelolaan kekayaan alam.

Selama ini kita menjadi korban, dari standararisasi yang dilakukan oleh asing melalui kebijakan pemerintah yang selama ini telah menjadi antek dari kepentingan asing, hampir semua perusahaan besar yang berada di Indonesia telah dirampok oleh asing ini karena diterapkanya demokrasi, demokrasi hanya orang-orang yang memiliki uang saja.

Hanya ada satu solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi keterpurukan Indoneaia yaitu dengan penerapan hukum Islam, penerapan khilafah secara penuh, hanya dengan jalan itu,  kondisi Indonesia bisa menjadi surga bagi rakyat Indonesia yang selama hidup dalam kesusahan, jadi maka kami tegaskan hanya ada satu perintah tegakkan dan terapkan syariah khilafah.

Terkait aksi tersebut Slamet Arianto (Ketua Gema Pembebasan Kota Surabaya) dilokasi aksi mengatakan, sebagai berikut bahwa aksi Kampanye kebangkitan Mahasiswa merupakan aksi simpatik mahasiswa untuk mengkampanyekan konsep sistem khilafah di tengah-tengah masyarakat. Mengajak kepada para intelektual muda untuk menjadi bagian-bagian dari arus baru Kebangkitan khilafah dengan mempersiapkan diri, perkuat asa dan sinergikan gerak langkah untuk menyelamatkan negeri Indonesia dengan syariah khilafah.

Yodi Setyawan membacakan puisi pergerakan dengan judul Tegap dengan Gerakan Revolusioner, yang berisi agar pemuda menjadi tonggak tegaknya gerakan revolusioner demi terwujudnya syariah khilafah.

Sebelum aksi unjuk rasa berakhir, dilakukan dengan pembacaan doa sebagai akhir dari aksi Kampanye Kebangkitan Mahasiswa Surabaya 2016, yang dipimpin oleh Slamet Arianto.

[/Dwi]


http://mediasurabaya.com

mediasurabaya.com ,- Aksi Damai dari Komite Aliansi Mahasiswa Papua Surabaya, Koorlap Stepanus Pigai diikuti kurang lebih 50 Orang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo Surabaya, Sabtu 19/11/2016.

Para pengunjuk membawa spanduk dan poster yang bertuliskan Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratif bagi rakyat west Papua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya. Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 adalah ilegal Self Determination adalah solusi demokratis. Self Determination is the solution for the people of west Papua AMP-KK SBY. Buka Ruang Demokrasi Papua. Menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis bagi rakyat Papua Barat, sampai kapan pemilik cuma bisa memandang. New York Agreement 15 August 1962 Was illegal in Papua dan Cabut resolusi PBB 2504 illegal.

Dalam orasinya Korlap Stepanus Pigai menyampaikan bahwa Walikota tidak mendengarkan aspirasi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Jawa berlaku demokrasi tapi di Papua tidak berlaku demokrasi.

Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap oleh hendrik lopez, yaitu Cabut Resolusi PBB 2504 !!! Berikan Kebebasan Dan Hak Menentukan Nasib Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak Jokowi-JK untuk segera : Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Tutup Perusahaan Milik Negara-Negara Imperalis, Freeport, BP dll. Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua.

Aksi yang dilakukan oleh Mahasiawa Papua selesai, dan benar-benar berlangsung damai, tertib dan lancar, serta aman.

[/Ang]


http://mediasurabaya.com


SURABAYA ,- Aksi unjuk rasa (unras) lanjutan dari Aliansi Mahasiswa Surabaya (SMI, GMNI, LAMRI) diikuti sekitar 30 Orang dipimpin Sdr. Budiono (Mulder) di depan Kampus B Unair Jl. Airlangga No. 4-8 Surabaya, Kamis (17/11).

Massa membawa spanduk yang bertuliskan "internasional stundent day 17 November 2016 bangun persatuan gerakan rakyat, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah demokratis dan bervisi kerakyatan".

Pengunjuk rasa berorasi, intinya terkait "Mahalnya pendidikan di Indonesia mengakibatkan terbatasnya rakyat dalam mengakses pendidikan di negeri ini. Hal ini disebabkan karena lemahnya fungsi negara dalam mengawal sistem pendidikan nasional yang bersifat kerakyatan dan upaya pelepasan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa".

Tuntutan yang disampaikan, yaitu Cabut UU Sistem Pendidikan Nasional, Cabut UU pendidikan tinggi, Cabut sistem UKT ( uang kuliah tunggal), Berikan transparasi anggaran pendidikan, Wujudkan demokratisasi kampus, Lawan kriminalisasi gerakan rakyat, Berikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat.

Sekira pukul 17.00 WIB massa aksi membakar ban di tengah jalan di depan pintu masuk Kampus, sehingga lalu lintas macet total dan akhirnya arus lalu lintas dialihkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa kecewa terhadap pihak Kepolisian yang telah membubarkan pada saat aksi unjuk rasa tadi siang di depan grahadi karena dianggap tidak memiliki ijin dan mengganggu ketertiban kota.

Mereka membacakan sumpah mahasiswa. Sekira pukul 18.00 WIB massa aksi memadamkan sisa bakaran ban dengan menggunakan APAR, selanjutnya mereka membubarkan diri.

Dan dari pihak Kapolsek Gubeng Kompol Agus melakukan mediasi langsung dengan Adik Mahasiswa unair yang melakukan aksi tersebut, agar kegiatan tidak memblokade jalan, serta membakar sampah dan ban bekas. Serta kegiatan tidak ada ijin. Selama aksi unras berlangsung tertib dan aman.

[/Ang-Dwi]


http://mediasurabaya.com


SURABAYA ,- Gerakan Buruh Surabaya (GBS) kembali berunjuk rasa, kali ini di Kediaman Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Perum Taman Pondo Indah Surabaya (17/11). Unjuk rasa (Unras) diikuti sekitar 100 orang  dengan dikoordinir oleh Nuruddin Hidayat (Juru Bicara GBS dan Sekretaris FSPMI Surabaya) dan Supriadi (Komandan Garda Metal Surabaya).

Pengunjuk rasa (buruh) dalam aksinya menyampaikan tuntutan, tolak PP 78/2015 tentang Pengupahan, Rekomendasikan UMK Surabaya th. 2017 sebesar Rp. 3.600.000. Rekomendasikan UMSK Surabaya th. 2017 sebesar 10% s.d 30% lebih besar dari UMK Surabaya th. 2017  serta hilangkan kriteria perusahaan PMA/PMDN Tbk.

Sekira pukul 14.10 WIB massa aksi buruh dari GBS tiba di depan pintu gerbang Perum Taman Pondo Indah Surabaya (rumah kediaman Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya massa aksi melakukan orasi, di mana dalam orasinya Antoni Matondang (dari Konsfederasi Serikat Nasional / KSN) mengatakan, bahwa kami melakukan aksi di rumah kediaman walikota Surabaya, karena selama ini kami hanya dibohongi dan di pingpong, untuk bisa bertemu dengan Walikota Surabaya, untuk meminta kejelasan terkait UMK 2017.

Kami tidak bisa menerima terkait rekomendasi UMK yang diusulkan oleh walikota Surabaya tidak mewakili kepentingan serikat pekerja, dan serikat buruh yang ada di Surabaya, UMK yang diusulkan oleh walikota Surabaya tidak berdasarkan KHL tapi berdasarkan PP 78 tahun 2015, sementara PP 78 tahun 2015 adalah buah dari kesalahan dari Jokowi, dimana lahirnya PP 78 adalah hanya untuk menyenangkan pengusaha dan pemilik modal agar bersedia berinvestasi di Indonesia.

Kami merasa prihatin atas sikap walikota Surabaya yang selama tidak pernah sama sekali mau beraudensi dengan buruh, ini sangat ironis, karena walikota Surabaya selama ini dikenal sebagai pemimpin yang dengan rakyatnya.

Kami buruh yang tergabung dalam GBS meskipun kecil tapi perjuangan UMK yang kami lakukan adalah mewakili buruh Surabaya, jika walikota mengusulkan UMK kepada Gubernur Jawa Timur tidak lebih baik dari daerah lain yang berada di ring 1 Jawa Timur, kami juga menolak jika rekomendasi UMK menggunakan dasar PP 78, yang kami inginkan adalah penetapan UMK berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, yang memakai survei KHL dalam menetapkan UMK, karena bagaimanapun UU lebih tinggi dari PP.

Yang kami sesalkan selama ini adalah setiap buruh, warga stren kali melakukan aksi untuk bertemu dengan Walikota Surabaya tidak pernah sekalipun ditemui untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, kami selalu di bohongi, walikota hanya menugaskan orang lain yang tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab aspirasi dari kami, ini menunjukan bahwa pejabat publik sekelas walikota terbaik nasional bahkan dunia ternyata buta terhadap hukum.

Sokip dari Kautindo dalam orasinya mengatakan, antara lain kami sangat meyesalkan bahwa UMK Kota Surabaya yang disampaikan oleh Walikota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur berdasarkan PP 78 tahun 2015, sementara kita semua tahu bobroknya PP 78 tahun 2015.

Walikota Surabaya seharusnya memperhatikan nasib Buruh Surabaya, dan ikut memperjuangkan UMK Surabaya lebih tinggi dengan wilayah lain, tidak pantas jika UMK di Surabaya disamakan atau bahkan lebih rendah dari Kabupaten lain di Jawa Timur yang berada di ring 1.

Dalam orasinya Nurudin Hidayat mengatakan, baru saja saya mendapatkan informasi, bahwa Surabaya nilai UMK nya paling rendah dari ring 1, bahkan di Gresik mengusulkan UMK di atas rata-rata sebesar Rp. 3.700.00, ini menunjukkan bahwa Bupati di daerah ring 1 lebih perhatian terhadap kehidupan Buruh, sementara walikota Surabaya hanya ngurusi taman saja tapi tidak bisa memperjuangkan rakyatnya.

Dengan rendahnya UMK Surabaya, buruh Surabaya dikatakan sebagai Buruh yang pro kapitalis, kita selalu diejek oleh buruh dari daerah lain, maka kita Buruh Surabaya akan terus melawan dan siap mengerahkan massa yang lebih besar melakukan aksi secara total di Rumah Kediaman Walikota Surabaya, kami hanya ingin Walikota Surabaya merevisi usulan UMK Surabaya, jika tidak mau sebaiknya Tri Rismaharini turun dari jabatanya.

Massa aksi dari GBS secara bersama - sama mengucapkan sumpah buruh. Nuruddin Hidayat, mengumumkan kepada buruh yang tergabung dalam GBS, bahwa buruh akan tetap turun aksi sampai tanggal 21 November 2016.

Karena Walikota Surabaya tidak berada di kediamannya, dan buruh tidak mau ditemui selain Walikota Surabaya langsung, buruh membubarkan diri dengan tertib, dan akan melakukan aksi kembali besok di rumah kediaman Walikota Surabaya di Perum Taman Pondok Indah I.

[/And]


http://mediasurabaya.com


SURABAYA ,- Aksi damai dan pentingnya toleransi dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Kebhinnekaan yang diikuti oleh 30 orang Mahasiswa UnSURI Koorlap sdr. Harun dan Sdr. Zanhaq dalam rangka hari toleransi sedunia di perempatan Jl. Polisi Istimewa Surabaya (17/11).

Dalam orasinya, koorlap menyampaikan, tanggal 16 Nopember 1995 telah ditetapkan PBB sebagai Hari Toleransi Internasional. Di hari toleransi ini, kita saatnya mengajak masyarakat mengakui dan menghargai hak dan keyakinan orang lain serta menyadari betapa ketidak adilan, penindasan, rasisme, diskriminasi, kebencian berbasis agama dan sejenisnya mempunyai dampak sangat buruk bagi kehidupan bersama.

Toleransi sebagai tanggung jawab menegakkan hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi dan rule law. Setiap WNI indonesia dilindungi oleh negara, dimana termaktub dalam Konstitusi negara Indonesia maupun dalam instrumen HAM Internasional.

Semboyan bhinneka tunggal ika telah berhasil membangun keberagaman membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini cinta damai. Diharapkan di Jatim tidak ada intoleransi, maka dengan ini kita sebagai anak bangsa dapat menjaga keberagaman dan perbedaan demi kejayaan NKRI.

Massa aksi menyanyikan lagu darah juang dan penanda tanganan kain putih sebagai pendukung kebhinnekaan di Indonesia. Selanjutnya massa aksi menyampaikan pernyataan sikap, intinya :

Menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati segala perbedaan, menghindari tindak kekerasan dan menghapus segala kecurigaan dan kebencian demi terbangunnya kesatuan bangsa.

Mendesak pemerintah untuk berkomitmen menyelenggarakan kehidupan bangsa dan pemerintahan yang benar-benar menghormati perbedaan.

Mendesak pemerintah menghapus berbagai bentuk aturan dan kebijakan yang intoleran dan diskriminatif.

Jaringan Masyarakat Peduli kebhinnekaan Jatim menyatakan berdiri di garis depan untuk melawan praktek intolransi.

Menjadikan hari toleransi sedunia sebagai momentum dan media edukasi bagi seluruh warga dunia dalam mengakui dan menghargai hak serta keyakinan orang lain.

Pengunjuk rasa juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan intoleransi membawa bencana dan kehancuran masyarakat berbangsa dan bernegara.

[/Dwi-Ang]


http://mediasurabaya.com


SURABAYA ,- Aksi Unjuk Rasa (Unras) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur (Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Tuban dan Lamongan) diikuti sekitar 500 orang, dipimpin Sdr. Nuryanto, SH, Sungkowo AR dan Purbo Pranoto, SH, dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi JL. Gubernur Suryo Surabaya (16/11).

Tuntutan yang disampaikan, agar Gubernur Jawa Timur menyampaikan kepada Presiden untuk segera mencabut dan menyatakan PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan tidak berlaku. Agar Gubernur Jawa Timur dalam menetapkan UMK Tahun 2017 tidak berpedoman pada PP No.78 Tahun 2015. Agar Gubernur Jawa Timur menetapkan UMSK Tahun 2017 dengan Rumusan UMSK = UMK Th 2017 (UMK Th 2017 x 20 %).

Pengunjuk rasa berorasi, kami datang untuk mengingatkan dan mendesak Pakde Karwo bahwa kebijakan PP 78 yang dibuat oleh Presiden Jokowi adalah suatu putusan yang berpihak pada kapitalis, sehingga lahirnya PP 78 sangat bertentangan dengan Kebutuhan Hidup Layak pekerja.

Kami akan terus berjuang untuk menolok UMP 2017 Jatim dan hapus PP 78, apabila Pemprov Jatim tidak dapat memenuhi aspirasi kami maka buruh Jatim besok akan menutup seluruh akses-akses dan simpul-simpul jalan / TOL.

Melalui 20 orang perwakilan diterima di Ruang Rapat Wakil Gubernur Jatim oleh Sdr. Totok Nurhandajanto, SH. M.Hum Kabid Hubungan Industrial Disnakertransduk Jatim untuk menerima aspirasi buruh. Tanggapan Sdr. Totok intinya terkait penolakan PP 78 sudah pernah dilakukan oleh teman-teman buruh dan Gubernur Jatim sudah menyampaikan ke Jakarta karena kewenangan ada di pusat dan kab/kota hanya menjalankan.

Mengenai outsourching termasuk ilegal dan tidak sesuai dengan Perda No 17 dan ada sangsi pidana apabila ada pekerja yang dibayar tidak sesuai UMK agar dilaporkan kepada provinsi jatim sesuai dengan data-data yang kuat guna pengawasan.

Terkait putusan UMK akan segera diambil oleh Gubernur Jatim sesuai dengan usulan dari 38 Kab/Kota di Jatim dan hanya 2 Kabupaten/Daerah yang dikembalikan yaitu Pasuruan dan Sidoarjo karena usulan tidak sesuai dengan PP 78.

Terkait UMSK harus ada proses pembentukan asosiasi pengusaha sektor dan pekerja sektor, karena di daerah tertentu ada yang tidak mampu membayar dan tidak bisa disamakan, sehingga kajian-kajian tersebutlah nantinya akan diserahkan ke asosiasi sektor.

Kami akan menunggu usulan-usulan dari masing-masing wilayah kab/kota untuk segera disampaikan kepada Pemprov Jatim guna mendukung terbentuknya kajian-kajian nasional.

Tidak menutup kemungkinan pada tanggal 21 November 2016 (putusan UMK Jatim) massa buruh Jatim akan melakukan turun jalan dengan melibatkan massa buruh jumlah besar untuk menutup seluruh akses jalan/TOL karena UMK Jatim ditetapkan sesuai dengan PP 78 dan tidak sesuai dengan KHL.

[/Ang]


http://mediasurabaya.com


SURABAYA ,- Aksi Unjuk Rasa (Unras) dari Gerakan Rakyat Bersat (GBS) diikuti sekitar 50 orang, dikoordinir oleh Nuruddin Hidayat (Juru Bicara GBS) di depan Balai Kota Surabaya Jl. Sedap Malam No. 1 Surabaya (15/11).

Mendesak Wali Kota Surabaya segera menyerahkan rekomendasikan UMK Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur dengan besararan Rp.3,6 Juta atau naik 20 persen.

Menuntut agar Gubernur menetapkan UMK Kota Surabaya dengan besaran tertinggi se-Jawa Timur, karena biaya hidup masyarakat Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dari biaya hidup di daerah lain.

Nuruddin Hidayat mengatakan, menyayangkan tindakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilai lepas tangan soal upah minimum kota (UMK) Surabaya 2017, dimana pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya menghasilkan dua versi angka usulan UMK Surabaya 2017.

Bahwa versi serikat pekerja Surabaya, UMK Surabaya 2017 sebesar Rp 3.409.400, meningkat 11,8 persen dari besaran UMK Surabaya 2016 sebesar Rp3.045.000, sedangkan versi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya, besaran UMK hanya Rp.3,2 juta, atau meningkat sebanyak 8,25 persen saja.

Keputusan Dewan Pengupahan Kota Surabaya sudah diberikan kepada Wali Kota Surabaya, tetapi justru membawa putusan ini ke Jakarta, kami menilai tujuan Risma ke Jakarta untuk meminta fatwa dan persetujuan Kementerian Tenaga Kerja mengenai rekomendasi UMK Surabaya 2017, sementara dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah mengatur bahwa Bupati/Walikota berwenang mengajukan rekomendasi UMK.

Rekomendasi UMK Surabaya 2017 dengan Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, sudah mengajukan rekomendasi UMK sebesar Rp3.584.022, atau naik 17,25 persen dari besaran UMK tahun sebelumnya, jadi besaran UMK Kota Surabaya lebih rendah dari Pasuruan, ini akan melegitimasi upah murah di Kota Surabaya yang akan menjerumuskan Buruh Surabaya dalam kemiskinan.

Tindakan Risma yang menyebabkan rekomendasi UMK Surabaya 2017 masih mengambang, hal tersebut akan menjadikan Buruh Surabaya lebih lama mendapat kepastian UMK 2017. Padahal, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran jadwal penetapan UMK 2017. Surat tersebut memuat batas akhir pembahasan dan penetapan rekomendasi UMK di tingkat Kabupaten/Kota, maksimal pada 31 Oktober 2016 lalu.

Sedangkan penyerahan rekomendasi UMK 2017 oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Jatim, selambat-lambatnya hingga 4 November 2016 lalu. Sementara, Surabaya menjadi satu dari tiga Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang belum mengusulkan rekomendasi UMK 2017.

Massa GBS berkumpul melakukan rapat internal, dimana dalam rapat tersebut Agus Supriadi menyampaikan, karena tidak ada itikad baik dari Walikota Surabaya untuk menemui kami, maka GBS akan melakukan aksi yang lebih besar, kami menyesalkan kenapa wali kota tidak mau bertemu dengan buruh.

Karena tidak ada yang menemui GBS akan melakukan aksi pada hari Kamis 17 November 2016 di DPRD Kota Surabaya dan Balai Kota Surabaya, dan di Rumah Dinas Tri Rismaharini dengan membawa massa yang lebih besar.

[/Dik]


http://mediasurabaya.com


SDN Wiyung 1/453 Surabaya Sambut Kedatangan Walikota Surabaya |
SURABAYA ,- Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, M.T., tadi pagi menghadiri acara Road Show Pahlawan Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2016 di Kecamatan Wiyung Surabaya, Minggu 09/10/2016.

Dalam Sambutannya, Walikota mengatakan, kita jangan hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi di Masyarakat. Tetapi menjadi pelaku perkembangan roda perekonomian di daerah. Gali semua potensi yang ada dengan kreativitas dan inovasi yang baik, sehingga bisa menjadi produk unggulan yang bisa dipasarkan di luar Surabaya. Jangan pernah malu dan merasa rendah diri atau minder dalam berusaha, karena Allah SWT menciptakan semua umatnya dengan adil. Selama kita bisa memberi jangan pernah menjadi orang yang meminta-minta, karena akan membuat kita terlena dan susah untuk maju.

Walikota yang akrab dipanggil Risma, didampingi para Asisten dan Muspika Kecamatan Wiyung yang terdiri dari Camat Wiyung, Danramil 0832/06 Karangpilang, Kapolsek Wiyung, Lurah dan Bhabinkamtibmas, serta Babinsa, untuk berkeliling Stand pameran. Melihat produk lokal yang sudah disiapkan oleh Panitia Pelaksana, untuk dipamerkan dan sekaligus dipasarkan. Ia merasa bangga atas kreativitas warga masyarakat Kecamatan Wiyung untuk menggali potensi yang ada, sehingga menghasilkan produk lokal yang bisa diandalkan.

Terima kasih kepada semua Panitia dan Peserta Pameran, serta Muspika Kecamatan Wiyung. Sehingga, acara Road Show Pahlawan Ekonomi UMKM Tahun 2016 dapat berjalan sesuai harapan kita semua. Selanjutnya, diharapkan pada Tahun 2017 harus lebih baik lagi.

Perlu diketahui, kedatangan Risma dalam acara Road Show disambut oleh Siswa dan Siswi SDN Wiyung 1/453 Surabaya. “Sebagai Pelajar dan Generasi Muda penerus bangsa, Anak-Anak Sekolah wajib kita ajarkan kreativitas dan kemandirian. Acara Road Show Pahlawan Ekonomi UMKM adalah salah satu pameran yang tepat untuk kita perlihatkan kepada Siswa dan Siswi sebagai Pelajar Sekolah, agar lebih mencintai dan menghargai produk-produk lokal atau Indonesia,” ujar Babinsa Kelurahan Wiyung Koramil 0832/06 Karangpilang Serma Sugeng Hariyono, yang turut berpartisipasi menghadirkan para Pelajar Sekolah tersebut untuk menyambut kedatangan Walikota Surabaya.

[/Dik]


SURABAYA ,- Sekitar 30 Orang yang tergabung dalam FSBM (Federasi Serikat Buruh Madani) Korlap Sdr. Doni Winarno (Bendahara FSBM), melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di PT. Langgeng Makmur Industri I Tbk Jl. Letjen Sutoyo No.256 Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo dan Kantor Disnakertransduk Provinsi Jatim Jl. Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya, Kamis 06/10/2016.

Pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan, agar Perusahaan segera memberikan pesangon dan hak-hak buruh lainnya yang telah diputus hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan undang-undang.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya yaitu jangan tindas kaum buruh dengan memperlakukan buruh sewenang-wenang, tanpa memperdulikan hak buruh yang seharusnya diberikan, kami datang hanya memperjuangkan hak-hak kami yang sampai saat ini belum diberikan oleh Perusahaan. Buruh tidak meminta lebih dari Perusahaan, tetapi buruh yang di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) hanya meminta hak-hak sesuai UU Ketenagakerjaan. Perusahaan telah mem PHK karyawannya tetapi tidak bertanggung jawab atas pesangon para buruh.

Pengunjuk rasa melakukan aksi duduk-duduk di depan pintu masuk PT. Langgeng Makmur Industri I Tbk Jl. Letjen Sutoyo No.256 Medaeng Kecamatan Waru Sidoarjo. Pengunjuk rasa yang di PHK berjumlah 5 orang bergantian mengambil uang simpan pinjam di Koperasi ditemui dan dibagikan oleh Sdri. Atik (Pengurus koperasi PT. Langgeng).

Selanjutnya pengunjuk rasa bergeser ke Disnaker Provinsi Jl. Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya. Sebagian massa aksi unjuk rasa melakukan duduk-duduk dan Sholat di Mushola Disnakertransduk Provinsi Jl. Dukuh Menanggal No.124-126 Surabaya. 30 Orang pengunjuk rasa dipimpin Sdr. Doni Winarno (Bendahara FSBM) berusaha menemui Kabid Pengawasan, meminta agar segera mengeluarkan nota pelanggaran Perusahaan untuk diserahkan ke Bupati Sidoarjo.

30 Orang para pengunjuk rasa dipimpin Sdr. Tarmiji dan Sdr. Doni Winarno (Bendahara FSBM), selanjutnya ditemui oleh Agus Widi Purnomo, Agus Solikhan, Sigit Priyanto, Amin Kun (Kabid Pengawasan) di lantai 2 Ruang Rapat Kantor Disnakertransduk Provinsi Jatim Surabaya.

Hasil pertemuan, meliputi bahwasannya Perusahaan telah menyampaikan pada tanggal 23 Mei 2016, agar nama-nama yang tercantum (PHK) tidak diperbolehkan bekerja. Bahwa Disnakertransduk Provinsi Jatim belum pernah menerima pelimpahan dari PT. Langgeng Makmur Industri I Tbk. Bahwa telah ada surat dari PUK untuk nama-nama karyawan yang telah di PHK. Akan diadakan gelar perkara dari Perusahaan di Sidoarjo. Dari pihak buruh belum puas dengan hasil pertemuan hari ini, dengan informasi yang begitu cukup jelas, akan melakukan unras/demo ke Disnaker Kab. Sidoarjo.

Pihak Disnakertransduk Provinsi Jatim ragu akan mengadakan gelar perkara dalam waktu dekat (waktu belum diketahui). Pihak buruh akan menduduki kantor Disnakertransduk Provinsi Jatim pada hari Senin 10 Oktober 2016.

[/Dul]


http://mediasurabaya.com

MSby : Aksi Protes Warga Kalilom Surabaya |
SURABAYA ,- Warga Kalilom RT.01-06 RW.03 Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya melakukan aksi protes dan penutupan paksa pada hari Minggu (25/09) terhadap aktivitas kendaraan dan pembuatan cor oleh PT. Merak Jaya Beton Surabaya di  Jl. Kedung Cowek No 319 Surabaya. Sedangkan alamat Kantor Cabang berada di Jl. Barata Jaya No.46 Surabaya.

Korlap Sdr. Supriadi yang diikuti oleh sekitar 300 orang warga, untuk menyampaikan tuntutan yaitu tutup PT. Merak Jaya Beton sekarang juga. Mohon perhatian Ibu Walikota Surabaya adanya PT. Merak Jaya Beton sangat mengganggu warga Kalilom. Akibat operasional PT.Merak Jaya Beton warga terserang sesak nafas. Kami Manusia yang butuh istirahat dan menghendaki kampung sehat.

Korlap Supriadi dengan warga melaksanakan orasi di depan PT. Merak Jaya Beton, agar dihentikan segera aktivitas dalam pembuatan cor karena warga Kalilom RW.03 merasa terganggu dan mengalami sesak nafas. Warga menutup jalan akses pintu masuk Truk Molen Cor Beton dengan satu buah Drum diisi dengan Semen Cor dan berisi tulisan banner PT. Merak Jaya Beton di SEGEL oleh warga Kalilom RW.03. Sebelum mengakhiri aksinya, para warga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya warga membubarkan diri, aksi berjalan lancar.

[/Dik]


http://mediasurabaya.com

Wahyudi (foto:Istimewa) |  
SURABAYA - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda berdarah Indonesia, Wahyudi Hoekstra mencari orangtua kandungnya di Surabaya. Wahyudi dibuang orangtuanya 39 tahun lalu, saat baru berusia satu hari, di Jalan Ronggolawe Surabaya.

Setelah puluhan tahun lamanya, warga Belanda ini datang ke Surabaya untuk mencari orangtua biologisnya. Pencarian Wahyudi itu ibarat mencari jarum dalam sekam, sulit, dan melelahkan.

Wahyudi datang dari negeri Belanda bersama saudara angkatnya Yulia Hoekstra, mereka berasal dari Kota Leeuwarden. Setibanya di Surabaya, mereka menuju ke Yayasan Kartini, tempat penampungan bayi-bayi terbuang, di Jalan Siak Surabaya.

Di yayasan ini, Wahyudi Hoekstra pernah ditampung dan dirawat selama satu bulan, sebelum diadopsi oleh warga Belanda bernama Hoekstra.

Dari riwayatnya, tepatnya pada 31 Mei 1977, Wahyudi Hoekstra yang masih berusia satu hari dibuang oleh orangtua kandungnya di Jalan Ronggolawe 2 Surabaya, yang kemudian ditemukan oleh seorang tukang becak.

Oleh tukang becak itu, Wahyudi diserahkan ke kantor polisi Polsek Tegalsari. Dari kepolisian, Wahyudi diserahkan ke Rumah Sakit Dokter Soetomo Surabaya, yang kemudian dititipkan ke Yayasan Kartini, hingga akhirnya diadopsi keluarga Hoekstra.

Hingga kini, sudah empat kali Wahyudi Hoekstra mendatangi Surabaya untuk mencari orangtua kandungnya. Namun, belum ada hasil dan tanda-tanda orangtuanya ditemukan. 

Berbagai cara pun sudah dilakukannya, termasuk memajang foto di media sosial dengan poster bertuliskan "Nama Saya Wahyudi Hoekstra Mencari Keluarga." 

Dia berharap, dengan adanya pemberitaan dari media, dapat menemukan siapa orangtua biologisnya setelah 39 tahun lamanya dia dipisahkan. Sementara itu, pihak Yayasan Kartini sendiri tidak bisa membantu banyak.

Lantaran saat diserahkan ke pihak yayasan, yang didapat hanya data dari rumah sakit, terkait riwayat ditemukannya Wahyudi. Soal identitas orangtua Wahyudi Hoekstra yang sebenarnya, sama sekali tidak ada dan gelap.

Wahyudi Hoekstra sudah tinggal dua hari ini di Surabaya, dan rencananya dia akan segera berangkat ke Bali, sebelum kembali ke Belanda. Meski jalan yang ditempuhnya mencari kedua orangtuanya sulit, Wahyudi mengaku akan terus mencari.

(san)

[ sindonews.com ]

MEDIA SURABAYA

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg50eTS1AmUdtk9hswT1j4GALeqv0qiq2zoRr0pvxsphOg8h3esdkJidWVoomVK57bn7Og3z95aqoDZKyITZjxHLO9aR6j1dnsCq3A7LTtmC4ErWdjsjdBT7s-LB8q7Eb2G1zz28hbVkTE/s1600/20180107_023259.png} Tahun 2016-2021, Kota Surabaya sebagai Kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.