Surabaya-Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Masyarakat meminta hal itu dibenahi jauh jauh hari sebelum PPDB tahun berikutnya digelar, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Masyarakat menilai hingga saat ini pendidikan di Surabaya belum merata
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni menegaskan, masyarakat masih trauma dengan kisruh yang terjadi saat PPDB 2019 kemarin. khususnya pada jenjang SMP.
Faktanya, kata dia, infrastruktur (sekolah) tidak menyebar secara merata di setiap wilayah. Sehingga, lanjutnya, tidak mendukung secara maksimal penerapan PPDB dengan sistem zonasi
"Kasihan mereka yang dari sisi nilai mencukupi tapi tidak masuk zonasi, jadinya ndak bisa mendaftar, ini harus ada jalan keluar," katanya.
Toni, sapaan akrab politisi yang sebelumnya berprofesi sebagai lawyer ini mengatakan, masukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) menyebutkan banyak sekali keluhan menganai PPDB.
"Di Medokan Ayu Gununganyar misalnya, sampai sekarang tidak ada sekolah Negeri. Kalaupun ada cukup jauh dan tidak masuk zonasi," katanya
Pada saat PPDB digelar, kata dia, banyak sekali masyarakat mengeluhkan hal itu. Ini karena jumlah penduduk di Medokan Ayu cukup banyak sementara sementara sekolah yang dituju tidak masuk zona mereka.
Toni berharap, pemkot segera memberi solusi. Sebab, dia yakin, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Medokan Ayu saja.
"Paling tidak ada sekolah negeri di tiap Kelurahan, kalau mau sistem zonasi berjalan lancar," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi PKB, Minun Latif. Menurutnya, di Surabaya Barat juga minim sekolah lanjutan negeri.
Di Pakal hanya ada satu yakni SMP 14. "Harusnya Pemkot membangun sekolah-sekolah baru di wilayah itu," katanya.
Dia menambahkan, pemkot pernah akan membangun SMA negeri di wilayah Pakal, namun karena pengelolaan SMA ditangani provinsi, rencana tersebut dibatalkan.
"Ini kan bisa dialihfungsi untuk pembangunan SMP negeri baru,'' katanya.
Toni berharap, pemkot segera memberi solusi. Sebab, dia yakin, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Medokan Ayu saja.
"Paling tidak ada sekolah negeri di tiap Kelurahan, kalau mau sistem zonasi berjalan lancar," ujarnya.
Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi PKB, Minun Latif. Menurutnya, di Surabaya Barat juga minim sekolah lanjutan negeri.
Di Pakal hanya ada satu yakni SMP 14. "Harusnya Pemkot membangun sekolah-sekolah baru di wilayah itu," katanya.
Dia menambahkan, pemkot pernah akan membangun SMA negeri di wilayah Pakal, namun karena pengelolaan SMA ditangani provinsi, rencana tersebut dibatalkan.
"Ini kan bisa dialihfungsi untuk pembangunan SMP negeri baru,'' katanya.
Post a Comment