Jokowi Ingatkan Ekonomi Global Belum Stabil, Perlu Diwaspadai


Joko Widodo Presiden. Foto: Jose/Dok. suarasurabaya.net |

mediasurabaya.com | Joko Widodo Presiden menyatakan, situasi ekonomi global masih terus harus diwaspadai dan belum sepenuhnya stabil. Pergerakan setiap hari, setiap minggu, juga masih berubah-ubah terus.

Pernyataan presiden itu disampaikan pada sidang kabinet paripurna membahas APBN (Perubahan), kondisi pangan jelang lebaran dan revolusi karakter mental, di Istana Negara, Selasa (7/6/2016).

Kata presiden, kuartal keempat 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,04 persen, tetapi pada kuartal pertama 2016 turun menjadi 4,92 persen.

Presiden telah mengingatkan sejak awal agar belanja di kementerian dan lembaga itu didorong untuk bisa dipercepat. "Tapi dalam praktiknya, angka-angka yang ada, di kementerian ini masih terhambat. Mungkin satu, dua, tiga kementerian yang tahun lalu bisa mempercepat, seperti PU, saya lihat bisa empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," kata presiden.

Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam memicu pertumbuhan adalah investasi. “Kalau di BKPM tidak bisa mendorong untuk cepat terealisasi (investasi), juga tidak akan memberikan efek yang konkret terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Investor, kata presiden, memang diperebutkan oleh negara lain yang kondisinya lebih jelek dari negara kita. Oleh karenanya, presiden meminta agar proyek yang bisa dikerjakan oleh swasta atau investor, diserahkan kepada mereka. “Jangan malah kebalik. Investor berminat, tapi kita malah pakai APBN, sehingga (penggunaan) APBN ke tempat yang lain,” kata Jokowi

Untuk itu, presiden menekankan pada semua menteri yang hadir agar indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan investasi, pengendalian inflasi serta indeks gini tetap dijaga.

Soal lebaran, presiden mengatakan, menjelang lebaran harus diwaspadai terjadinya inflasi. Memang, harga-harga bahan pokok menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, meski kementerian yang lain turut berperan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN. Karena juga bersentuhan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi.

Untuk menekan inflasi ini, presiden meminta agar menjelang Idul Fitri tidak terjadi kenaikan harga-harga.

Dalam pemikiran presiden, kenaikan harga-harga ini adalah kebiasaan setiap tahun. Memang demandnya juga naik, tapi kalau supply-nya dikendalikan, digerojok supply yang lebih, saya kira tidak akan seperti ini.

Presiden membandingkan dengan negara lain, di mana justru saat Natal dan Tahun Baru justru diadakan diskon besar-besaran. “Kita ini mau Idul Fitri nggak banyak diskon. Saya membayangkan ada ide itu. Tempat lain bisa, kenapa kita tidak bisa,” ucap presiden.

Oleh karenanya, pada rapat terbatas pada 26 April 2016, presiden meminta agar dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi kenaikan harga-harga. "Saya yakin itu mampu kita lakukan. Terkonsep, terencana, dan pelaksanaan implementasi di lapangan diikuti, karena nanti dampak dari kenaikan harga, yang terkena adalah rakyat kecil, termasuk petani, buruh tani, karena 82 persen petani kita adalah juga konsumen beras," ujar presiden.

Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh Jusuf Kalla Wakil Presiden dan para menteri anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.(jos/iss/ipg)

Jose Asmanu

[ suarasurabaya.net ]