Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan bidang sumber daya alam khususnya energi dan sumber daya mineral adalah bidang yang paling banyak mendatangkan devisa untuk negara. Tetapi juga paling banyak mempunyai celah melakukan tindakan korupsi.
“Karena itu, KPK ingin mengkoordinasikan kepada semua gubernur dan kementerian yang terlibat didalamnya, untuk memperbaiki tatakelola,” ujar Laode M Syarif saat menjadi pembicara di Rapat Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi Tahun 2016 di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu 13 April 2016.
Misalnya, lanjut Laode soal perijinan. Perijinan bisa dimainkan dengan para pemangku kewenangan. Termasuk, mekanisme bagi hasil yang juga banyak dimanipulasi.
“Soal itu, masyarakat juga warga sekitar tidak tahu, termasuk mekanisme menghitung bagi hasilnya,” lanjutnya
Laode Syarif mencontohkan, pengalamannya berbincang dengan seorang kepala daerah di Sumatera, yang juga bertanya-tanya tentang perhitungan bagi hasil tambang.
“Kepala daerah itu juga mengaku tidak tahu, bagaimana mekanisme menghitung bagi hasil. Termasuk masyarakat, padahal anda paham itu, hak untuk tahu itu dilindungi undang-undang,” jelasnya.
Dia menyebut, terkait pelanggaran ijin, di Indonesia dari sekitar 5 ribu perusahan tambang, yang dicabut ijin nya ada sekitar 1700 an.
Dan, untuk perusahaan lainnya yang masih belum memiliki ijin tambang, diberikan waktu sampai akhir Mei 2016.
Acara tersebut dihadiri para kepala daerah dari seluruh Pulau Jawa. Namun, kepala daerah atau Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang dijadwalkan membuka acara tersebut berhalangan hadir, karena bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang yang digelar tempat berbeda, yakni di Grand City Surabaya. [ siagaindonesia.com ] Tji
Post a Comment